Istana Nilai Inkonstitusional
Demo Cabut Mandat
Wapres Jusuf Kalla menilai unjuk rasa yang menyerukan pencabutan mandat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla karena dinilai gagal memenuhi janjinya terlalu dini disampaikan. Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, demonstrasi di Istana Negara, yang bertujuan mencabut mandat Presiden Yudhoyono yang baru menjalankan pemerintahan selama dua tahun lebih, adalah inkonstitusional.
Demo yang menuntut pencabutan mandat rakyat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (15/1/2007) di Jakarta, berlangsung tertib. Unjuk rasa itu antara lain diikuti mantan aktivis mahasiswa Malari (15 Januari 1974) Hariman Siregar, ekonom Sjahrir, WS Rendra, Sri-Bintang Pamungkas, Eggi Sudjana, dan aktivis buruh Dita Indah Sari. Unjuk rasa itu mengambil momentum peringatan 33 tahun Malapetaka 15 Januari (Malari).
Menanggapi unjuk rasa itu, Wapres Jusuf Kalla menilainya terlalu dini. �Pemerintah mendengarkan pesan pengunjuk rasa. Pemerintah juga tetap teguh bekerja dan melaksanakan tugas yang dianggap benar. Janji pemerintah itu lima tahun. Tidak pernah SBY-JK berjanji dua tahun. Kalau kami tidak dapat memenuhi janji itu dalam lima tahun, boleh mengatakan berhasil atau tidak berhasil. Silakan bicara dalam lima tahunan," ujar Kalla.
Yudhoyono-Kalla yang menjanjika perubahan, pengentasa kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja, terpilih sebagai presiden dan wapres dalam pemilu langsung tahun 2004. Mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Gotong Royong itu mendapat 60,62 persen suara, sementara Megawati Soekarnoputri 39,38 persen suara dalam pemilihan presiden tahap kedua.
Cabut Mandat
Unjuk rasa dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 11.00, dimeriahkan sejumlah aktivis, kesenian rakyat, seperti barongsai dan musik dangdut. Dari Bundaran HI, pengunjuk rasa bergerak melewati kawasan Thamrin, Sudirman, Medan Merdeka Barat, menuju Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.
Pengunjuk rasa meminta agar mandat rakyat kepada Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dicabut. Menurut pengunjuk rasa masa kepemimpinan Yudhoyono-Kalla yang sudah mencapai 2,5 tahun merupakan waktu yang cukup untuk memperbaiki nasib rakyat. Namun kenyataannya, rakyat masih harus hidup dalam kemiskinan. Aset bangsa, sumber daya alam, masih dikuasakan kepada pihak asing. Akibatnya, kekayaan alam yang melimpah belum memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat.
Hariman Siregar menyatakan aksi tersebut untuk menunjukkan sikap rakyat atas kepemimpinan Yudhoyono-Kalla yang tidak amanah dengan mandat yang diberikan. Para aktivis akan menunggu pascapawai tersebut, apakah ada perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap nasib rakyat. Jika tidak, massa siap turun ke jalan lagi untuk memperjuangkan nasib rakyat.
Aksi itu memunculkan banyak tanggapan, sebagaimana dilaporkan Kompas (16/1/2007). Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, aksi itu wajar dalam perspektif demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ekspresi itu tidak berlebihan, seperti mengarah pada impeachment. Din mengatakan, jika dilakukan tanpa alasan konstitusional kuat, impeachment akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi Indonesia.
Sosiolog Kastorius Sinaga berpendapat Presiden harus mendengar pesan yang disampaikan pengunjuk rasa. "Memang permintaan cabut mandat itu inkonstitusional, tapi dalam politik yang tidak konstitusional itu bisa menjadi konstitusional jika gerakan kekecewaan itu bertambah besar," ucapnya.
Ketua Litbang Partai Amanat Nasional Sayuti Asyathri mengatakan, Presiden harus punya keberanian bertindak lebih konkret. Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai langkah politik pencabutan mandat itu tidak akan bisa berhasil.
Bagi bekas aktivis mahasiswa Fadjroel Rachman, aksi cabut mandat kurang mendapat sambutan karena pengunjuk rasa bukan representasi kekuatan politik demokrasi alternatif; isu yang diusung tidak orisinal dan terlalu dekat dengan isu jenderal-jenderal Orde Baru, serta adanya kelelahan politik di masyarakat terhadap elite politik.
Presiden Bantah Hanya Berwacana
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengawali sambutan sebelum melakukan panen raya dan menanam padi hibrida di Desa Pulubula, Kota Gorontalo, Senin (15/1/2007) menegaskan, pemerintahannya tidak hanya berwacana, apalagi sekadar beretorika. Presiden menegaskan, pemerintah justru telah membuktikan komitmennya bagi peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia.
Menurutt Presiden SBY, pemerintah juga sangat bertanggung jawab dan melakukan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian serta sejumlah langkah lainnya yang konkret. "Jadi, bukan sekadar berwacana, apalagi retorika," ujar Presiden Yudhoyono yang kemudian bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Mendagri M Ma'ruf, serta Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, terjun langsung ke sawah tanpa alas kaki untuk menanam bibit padi hibrida. Presiden SBY menancapkan bibit tersebut satu per satu ke sawah. Penanaman padi ini berlangsung di Desa Pulubala, Gorontalo, sebagai bagian dari kunjungan kerjanya ke Gorontalo untuk mencanangkan program 2 juta ton beras.
Sebagai contoh, kata Presiden dalam sambutannya, pemerintah telah memberikan bantuan kepada petani untuk mengatasi hama dan pemberian bibit hingga lahan. Bahkan, pemerintah juga memikirkan dan melindungi petani jika harga beras sedang anjlok serta hal lainnya.
Presiden menyebut pemerintah juga telah berhasil memperjuangkan dalam forum perdagangan dunia (WTO) sehingga empat komoditas pertanian, yaitu beras, jagung, kedelai, dan tebu, sebagai produk khusus yang dilindungi untuk kepentingan petani kita. ►e-ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia
